Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi, meliputi :

1. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di desa dan kelurahan;
2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
3. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
4. Memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di kecamatan;
5. Memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
6. Memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi local;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan MDG’S;
10. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
11. Memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
13. Memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
14. Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
15. Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
16. Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan, sarana prasarana umu lainnya;
17. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
18. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
19. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
20. Memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah;
21. Memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
22. Memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
23. Memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
24. Memfasilitasi pengawasan upah minimum kabupaten dan provinsi;
25. Memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
26. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
27. Memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
28. Memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
29. Memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
30. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
31. Memfasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa;
32. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
33. Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
34. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
35. Memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
36. Memfasilitasi dan pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan.