Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan, meliputi :

1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di kecamatan, yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
3. Melantik Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kecamatan;
4. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di kecamatan;
5. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
6. Pendataan ketenagakerjaan di kecamatan;
7. Pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
8. Pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar desa dan kelurahan;
9. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan di kecamatan;
10. Pelaksanaan musrenbang kecamatan;
11. Penyelenggaraan posyandu;
12. Menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di kecamatan;
13. Melaksanakan pendataan titik lampu penerapan jalan dan taman;
14. Melaksanakan pendataan bangunan;
15. Melaksanakan penomoran bangunan;
16. Melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat (UKM);
17. Melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular;
18. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
19. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
20. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) dengan koordinasi dengan unit kerja terkait;
21. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di kecamatan;
22. Pelaksanaan pelayanan kartu pencari kerja; dan
23. Pelaksanaan penyelenggaran administrasi dan pendataan penduduk.