Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi, meliputi :

1. Merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan > 150 M²;
2. Merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha > 150 M²;
3. Merekomendasikan pemberian izin gangguan (HO) dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
4. Merekomendasikan riset;
5. Merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;
6. Merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;
7. Merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
8. Merekomendasikan pengangkatan pejabat kepala desa;
9. Merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
10. Merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
11. Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di kecamatan;
12. Merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di kecamatan;
13. Pemberian rekomendasi izin khursus/ keterampilan;
14. Merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, warung internet dan rental komputer;
15. Merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
16. Merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
17. Merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha Penggilingan padi atau Hueler, Pengolahan hasil pertanian, Peternakan rakyat, Perikanan rakyat, Kolam pemancingan;
18. Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
19. Merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
20. Merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili Koperasi/UKM dalam mendirikan Koperasi/UKM;
21. Merekomendasikan surat keterangan ahli waris;
22. Merekomendasikan surat keterangan pindah;
23. Merekomendasikan akte kelahiran;
24. Merekomendasikan surat pengantar pengurusan KTP; dan
25. Merekomendasikan surat keterangan kurang mampu.