Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi, meliputi :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan;
2. Mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan;
3. Mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di kecamatan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di kecamatan;
5. Mengoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di kerjanya;
6. Mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
7. Mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
9. Mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
10. Mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan.