Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan, meliputi :

1. Mengadakan pemeriksaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di kecamatan;
2. Pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di kecamatan;
3. Melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di kecamatan;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di kecamatan;
5. Pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah pengairan umum;
6. Pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di kecamatan;
7. Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
8. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
9. Pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
10. Pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
11. Pengawasan peredaran minuman beralkohol;
12. Pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi;
13. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS);
14. Pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
15. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
16. Pengawasan pemanfaatan bangunan;
17. Pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/ atau saluran;
18. Pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
19. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
20. Pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
21. Pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
22. Pengawasan dan pengendalian terhadap kerja AKAD;
23. Pengendalian ketahanan pangan;
24. Pengawasan bila terjadi serangan hama/ penyakit tanaman yang bersifat eksplosif;
25. Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
26. Pengawasan harga sembilan bahan pokok;
27. Pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;
28. Pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di kecamatan dan tanah kas desa; dan
29. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.